Gatot Nurmantyo: Indonesia Berjalan Dijalur yang Tidak Benar

HALUAN KALSEL - Mantan Panglima TNI, Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo mengeluarkan unek-uneknya lantaran risau dengan kondisi bangsa Indonesia saat ini.

Sebagai anak bangsa, ia juga melihat dan merasakan bahwa saat ini Indonesia tengah melalui berbagai problematika kebangsaan dan kenegaraan yang berjalan begitu rumit.

Menurutnya, pintu utama mengenai persoalan bangsa dan negara ini adalah menegakkan tata kehidupan demokrasi Indonesia, yang sesuai dengan semangat proklamasi dan berdasar pada UUD 1945.

Baca Juga: Akhirnya Putri Arab Saudi Dibebaskan setelah 3 Tahun Dipenjara tanpa Dakwaan

"Bung Hatta pernah mengatakan bahwa demokrasi merupakah pilihan final untuk sistem politik Indonesia modern, bila demokrasi lenyap maka lenyap pulalah Indonesia merdeka," tutur Gatot mengutip pernyataan Bung Hatta.

"Dan ujung daripada praktik demokrasi sangat tergantung pada konstruksi sistem pemilu dan pelaksanaannya. Sedangkan ujung dari pemilu adalah pemilihan presiden atau eksekutif, parlemen atau legislatif dan yudikatif, nanti tergantung keduanya," ucapnya lagi.

Gatot Nurmantyo menyebut praktik demokrasi Indonesia pada saat ini tidak berada pada jalur yang benar.

"Harus jujur saya sampaikan, bahwa demokrasi Indonesia pada saat ini tidak berada pada jalur yang benar," ucapnya.

Ia berujar, meminjam pernyataan Bung Hatta bahwa 'demokrasi telah tertindas oleh kesalahan partai-partai pendukungnya', atau lebih dari itu, ucapnya, dalam konteks kekinian ini dapat dinyatakan telah jauh dari konstitusi.

Baca Juga: Viral Video Suara Anak Kecil Teriak 'Keburu Gelap' ke Turis di Penida, Bali

"Atau mungkin lebih tepat saya pinjam istilah Bung Karno 'kondisi yang penuh bahaya'. Dalam praktiknya, demokrasi kita itu lebih liberal dari 'bapaknya' demokrasi, Amerika," imbuhnya.

Ia menambahkan, Indonesia, dengan jumlah penduduk sangat besar menjalankan pemilihan langsung secara serentak, merupakan hal yang luar biasa.

Padahal, secara logis proses tahapan pemilihan akan menentukan corak, sistem dan bentuk pemerintahan.

"Contohnya, apabila pemilihan presiden lebih awal baru legislatif, maka itu adalah presidential. Tapi kalau parlemen duluan baru presiden, itu parlementer," ujarnya.

"Tetapi kita campur aduk, tidak jelas, tentu melahirkan sistem pemerintahan dan politik yang tidak berjalan secara efektif dan efisien," tuturnya menambahkan, sebagaimana dikutip Pikiran-Rakyat.com dari YouTube Refly Harun yang diunggah pada Minggu, 9 Januari 2022.