Majelis Hakim Vonis Nihil Terhadap Terdakwa Kasus Korupsi Asabri Heru Hidayat, Kejagung Siap Ajukan Banding

- Rabu, 19 Januari 2022 | 13:47 WIB
Ilustrasi Vonis  (Pixabay/VBlock)
Ilustrasi Vonis (Pixabay/VBlock)

HALUAN KALSEL - Kejaksaan Agung akan melakukan banding atas putusan majelis hakim yang menjatuhkan vonis nihil kepada terdakwa kasus korupsi PT Asabri yang merupakan Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Heru Hidayat.

"Terhadap Putusan Majelis Hakim, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus sudah memerintahkan Penuntut Umum untuk segera melakukan upaya perlawanan banding," terang Kapuspenkum Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak dalam siaran persnya, Rabu 19 Januari 2022.

Leonard mengungkapkan, alasan pengajuan banding itu di antaranya, lantaran putusan Majelis Hakim dinilai tidak berpihak dan telah mengingkari rasa keadilan masyarakat.

Baca Juga: Wanita Ini Malah Asyik Selfie saat Mobilnya akan Tenggelam di Sungai Es

Adapun praktek rasuah yang dilakukan Heru Hidayat telah merugikan negara hingga Rp 39,5 triliun, dengan rincian dalam kasus PT. Asuransi Jiwasraya sebesar Rp16,7 triliun dan PT. Asabri Rp22,78 triliun.

"Putusan sebelumnya pada PT. Asuransi Jiwasraya, terdakwa divonis pidana penjara seumur hidup. Sementara dalam perkara PT. Asabri yang menimbulkan kerugian negara yang lebih besar, terdakwa justru tidak divonis pidana penjara," keluhnya.

 

Bila Heru Hidayat dalam perkara PT. Asuransi Jiwasraya mengajukan Peninjauan Kembali (PK) dan mendapatkan potongan hukuman, maka terdakwa bisa menerima hukuman yang sangat ringan dan putusan itu melukai hati masyarakat Indonesia.

Baca Juga: Ivan Gunawan Bertandang ke Rumah Ayu Ting Ting, Ayah Rozak: Ya Allah Kedatengan Calon Mantu

"Pertimbangan hakim dalam perkara PT Asuransi Jiwasraya yang merugikan keuangan negara sebesar Rp16,7 triliun dihukum seumur hidup,” tuturnya.  

“Sedangkan dalam perkara PT Asabri yang merugikan keuangan negara sebesar Rp22,78 triliun tidak dihukum. Artinya Majelis Hakim tidak konsisten dalam pertimbangan hakim terhadap terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi namun tidak diikuti dengan menjatuhkan pidana penjara," tandasnya.

Halaman:

Editor: Aswandi Haluan

Sumber: PMJ News

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

X